Soal Pilkada Serentak, Mendagri Tunggu Perppu

Soal Pilkada Serentak, Mendagri Tunggu Perppu

Jakarta: Pilkada serentak mulai digelar tahun depan. Mekanismenya masih belum jelas, apakah Pilkada langsung atau tak langsung. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo belum bisa mengungkap banyak soal Pilkada serentak. Pihaknya masih menunggu nasib Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pilkada yang hingga kini masih belum dibahas oleh DPR.

“Kami nunggu Perppu dulu dong, di DPR katanya mau dibahas baru Januari,” kata Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/11/2014).

Perppu yang diterbitkan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu diharapkan bisa meredam gejolak di masyarakat saat DPR mengesahkan UU Pilkada lewat sistem voting. Sebagian besar fraksi di DPR setuju Pilkada digelar secara tak lansung, atau dipilih oleh DPRD. Tapi kemudian itu menjadi polemik, hingga akhirnya Presiden SBY menerbitkan Perppu. Perppu itu mengakomodasi Pilkada langsung dengan beberapa catatan.

Sesuai jadwal, Perppu baru akan dibahas pascareses DPR, Januari nanti. Pembahasan di DPR untuk menilai objektivitas urgensi diterbitkannya Perppu. DPR bisa tidak setuju atas terbitnya Perppu, yang artinya Perppu tidak berlaku.

Sumber