Semangat Berhemat

Dari Subsidi Barang ke Subsidi Orang

ADA pepatah lama yang menyebutkan hemat pangkal kaya. Meski lama, pepatah itu tak berarti usang, bahkan sangat relevan di tengah kultur boros yang selama ini melanda birokrasi kita.

Pepatah yang bagi kebanyakan orang sudah klise itu semakin relevan di tengah upaya negara ini menekan defisit anggaran demi membiayai proyek-proyek yang lebih produktif. Proyek-proyek prduktif itulah yang membuat ekonomi kita bertumbuh. Pemborosan selama ini menjadi penyakit birokrasi yang menahun dan paling sulit disembuhkan.

Dari waktu kewaktu upaya mengubah kebiasaan boros menjadi perilaku hemat dan efisien tidak membawa hasil. Namun, sejak pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla bekerja, terlihat betapa perubahan dari kebiasaan boros menjadi perilaku hemat bukan sesuatu yang mustahil.

Yang ditunjukkan oleh sejumlah menteri dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK, beberapa hari terakhir ini, ialah salah satu contohnya. Menteri BUMN Rini M Soemarno, misalnya, Rabu (5/11) menginstruksikan semua direksi dan pejabat perusahaan milik negara menggunakan penerbangan kelas ekonomi saat melakukan perjalanan dinas.

Perintah Rini itu dituangkan dalam surat edaran yang ia kirimkan kepada seluruh pejabat BUMN. Kebijakan Rini di kementerian BUMN itu menjadi langkah konkret terkait dengan upaya efisiensi anggaran perusahaan dari pos perjalanan luar kota. Tidak hanya mengeluarkan instruksi melalui surat perintah, Rini sendiri langsung memberikan contoh bahkan sebelum surat edaran itu dibuat.

Rini bersama jajarannya di Kementerian BUMN terlihat menggunakan kelas ekonomi saat melakukan perjalanan pulang-pergi dari Jakarta ke Medan. Di Kementerian Dalam Negeri, Mendagri Tjahjo Kumolo melakukan langkah serupa. Sebagai mendagri, ia meminta para pejabat daerah tidak berlaku mewah.

Tjahjo mengimbau para pejabat daerah bisa menggunakan ruang rapat di kantor dan tidak memilih rapat di hotel. Selain itu, Tjahjo memerintahkan para pejabat di lingkungan Kemendagri dan di daerah tidak menggunakan fasilitas very very important person (VVIP), baik saat menggunakan pesawat maupun kereta api.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi bahkan mulai menghentikan rapat dan konsinyering di hotel dan mengalihkannya ke kantor kementerian. Presiden sendiri akan menerbitkan instruksi presiden yang berisi larangan menyelenggarakan rapat di hotel.

Wapres Jusuf Kalla mengatakan penerbitan inpres itu semata-mata untuk menghemat anggaran negara. Kita ingin semangat berhemat menjadi elan vital yang menghidupi seluruh tubuh birokrasi kita. Kata kuncinya ialah penghematan, efisiensi, dan efektivitas anggaran.

Semangat ini harus ditumbuhkan, ditingkatkan, dan terus dipertahankan hingga akhir pemerintahan pada 2019 bahkan dilanjutkan oleh pemerintahan-pemerintahan berikutnya. Kita tidak mau gerakan ini menjadi fenomena sesaat dan berakhir sebagai pencitraan.

Kita mengapresiasi political will pemerintahan Jokowi-JK dalam hal penghematan anggaran. Dalam tataran negara, kesungguhan mewujudkan political will bisa dilihat dari institusionalisasi dan implementasi.

Pemerintahan Jokowi-JK telah melakukan keduanya. Tinggal lagi apakah mereka konsisten mewujudkannya atau sekadar hangat-hangat tahi ayam.

Sumber