Pramuka Sasar Dana Kementerian dan CSR

Pramuka Sasar Dana Kementerian dan CSR

Jakarta: Gerakan Pramuka yang semakin tak populer di kalangan anak muda Indonesia coba diatasi lewat langkah pencitraan ulang ataurebranding. Untuk mewujudkannya, Pengurus Kwartir Nasional Gerakan Pramuka periode 2013-2018 menghadap Wakil Presiden RI Jusuf Kalla untuk membukakan pintu ke dana swasta dan kementerian.

“Soal kenakalan remaja, narkoba, dimana peran Pramuka selama ini. Anak-anak sekarang ini generasi citizen journalist, tidak tertarik dengan seragam-seragam. Kita mencoba rebranding, menyelesaikan masalah walau kecil,” ucap Ketua Gerakan Pramuka Adhyaksa Dault, di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (6/11/2014).

Menurutnya, dalam pertemuan itu JK juga mengeluhkan soal citra Pramuka di mata warga yang semakin menurun. Hal itu diketahui JK didasarkan atas pengakuan salah seorang cucunya yang mengikuti gerakan tersebut. “Anggota boleh 20 juta, kuantitas oke, kualitasnya bagaimana?” cetus Adhyaksa mengutip pernyataan JK.

Karenanya, pihaknya berkonsultasi dengan Wapres mengenai pendanaan untuk ekspansi kegiatan kepanduan. Dari pertemuan itu didapat saran agar Pramuka tak sekadar mengandalkan dana APBN. Pada saat menjadi Ketua Umum Palang Merah Indonesia, lanjutnya, JK pun mengorganisasi dana pertanggungjawaban sosial (corporate social responsibility/CSR) perusahaan-perusahaan dalam melakukan kegiatannya.

“Yang penting kegiatannya dulu. Ada kegiatan, dana datang,” kata mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu.

Hal itu pula yang bakal diterapkan pada organisasinya. Sebab, jatah ‘kue’ APBN yang didapat organisasinya cuma Rp40 miliar per tahun. Kegiatan Jambore di Puncak Pass, Bogor, dalam waktu dekat pun akan dilaksanakan dengan pendanaan dari pihak swasta.

“Selain CSR kan ada juga dari BUMN,” kata dia, “kalau cuma mengandalkan APBN, belum bisa. Terbatas. Belum untuk (menangani) persoalan kepemudaan, generasi 6-7 (dihitung sejak pendirian Gerakan Pramuka),” tambahnya.

Dikatakannya pula, konsultasi dengan Wapres ini membahas pula soal pembukaan pintu bagi masuknya gerakan Pramuka ke sejumlah kementerian secara lebih intensif. Adhyaksa mencontohkan, kementerian yang potensial digarap adalah Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Kementerian Lingkungan Hidup.

“Makanya kita menghadap Wapres agar dibukakan pintu dulu,” ujar dia.

Sejumlah saran dari Wapres itu, bakal dilengkapi dengan inovasi di Gerakan Pramuka yang tak sekadar soal Jambore. Terlebih dengan generasi saat ini yang makin individualis, generasi pewarta warga, serta mudah melakukan kekerasan. “Makanya kita perlu rebranding<> tadi,” tutupnya.

Dalam konsultasi itu, Adhyaksa juga didampingi sejumlah pengurus teras Kwarnas Pramuka. Diantaranya, Sekjen Kwarnas Pramuka Yudi Suyoto, Wakil Kepala Bidang Bina Anggota Dewasa Lidya Freyani Hawadi, Waka Bidang Bina Anggota Muda Suriyadi MS, dan Waka Bidang Bina Pengabdian Masyarakat dan Siaga Bencana Brigjen M Herindra.

Sumber