Penentuan Harga BBM Pun Diusik

Penentuan Harga BBM Pun Diusik

Golkar dan PKS Ingin Dikembalikan kepada DPR

JAKARTA – Tak hanya pemilihan kepala daerah langsung yang diubah, beberapa partai juga mengungkit soal subsidi. Kali ini mereka meminta agar kewenangan penyesuaian harga bahan bakar minyak bersubsidi pada 2015 tak lagi menjadi kewenangan pemerintah, tetapi melalui parlemen.

Manuver politik Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu terjadi saat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015, di Jakarta, Jumat malam pekan lalu. Pembahasan dilakukan Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR).

Kedua belah pihak tergabung dalam Panitia Kerja (Panja) RUU APBN 2015. Mereka menindaklanjuti hasil pembahasan di tiga panitia kerja lainnya yang sudah selesai membahas asumsi ekonomi makro, pendapatan, belanja, transfer daerah, defisit, dan pembiayaan.

RUU APBN 2015 terdiri atas 33 pasal. Terdapat 15 perubahan yang sifatnya menyesuaikan dengan hasil pembahasan di tingkat panitia kerja asumsi makro, pendapatan, belanja, defisit, dan pembiayaan. Mayoritas perubahannya menyangkut besaran alokasi anggaran.

Pembahasan pasal demi pasal pada umumnya berjalan lancar dan cepat Namun, saat membahas Pasal 13 tentang Pengelolaan Subsidi, anggota Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam, menginginkan agar pembahasan ditunda. Alasannya, hal itu bersifat strategis sehingga harus dibahas lebih mendalam. Namun, permintaan itu tak diakomodasi oleh forum. Perbedaan aspirasi politik disarankan menjadi catatan saja.

Anggota Fraksi Partai Golkar, Satya Widya Yudha, yang baru datang saat pembahasan menginjak Pasal 20 ke atas, langsung menginterupsi. Ia meminta Pasal 13 diberi tambahan ayat yang bunyinya lebih kurang adalah bahwa penyesuaian subsidi BBM harus melalui persetujuan DPR Alasannya, kebijakan strategis itu tak bisa diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah.

Jhonny Allen Marbun dari Fraksi Partai Demokrat menyatakan, maksud dari Fraksi Golkar dan Fraksi PKS sebenarnya adalah mengunci kewenangan pemerintah agar tidak bisa secara fleksibel menaikkan harga BBM bersubsidi. Ia meminta agar kedua fraksi itu tidak berputar-putar dengan sejumlah alasan.

“Jangan dikunci. Jangan dijadikan alat politisasi. Kita sebaiknya tetap memberikan fleksibilitas itu kepada pemerintah karena berbagai variabel penentu harga BBM sangat fluktuatif,” kata Jhonny.

Kepada Kompas, Wakil Ketua Banggar DPR Djoko Udjianto selaku pemimpin rapat menyata,- . kan, kenaikan harga BBM bersubsidi tetap kewenangan pemerintah yang tidak memerlukan persetujuan DPR Hal yang mesti mendapat persetujuan DPR adalah penambahan kuota BBM bersubsidi dan realokasi anggaran.

Pada tahap berikutnya, yakni Rapat Kerja Banggar DPR dan kementerian, setiap fraksi akan menyampaikan pandangan mini-nya. Jika ada fraksi yang memiliki aspirasi politik berbeda dari yang telah disepakati, kata Djoko, sifatnya hanya catatan yang tidak sampai mengubah pasal-pasal.

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan, RUU APBN 2015 telah selesai dibahas┬ádan diterima. Pandangan mini fraksi tidak akan mengubah pasal yang telah disepakati. Jika ada perbedaan, sifatnya hanya catatan yang tidak mengikat. “Fleksibilitas tetap berada di tangan pemerintah. Tidak mungkin ber-.ubah lagi,” kata Agus.

Pada 2012, pemerintah gagal menaikkan harga BBM bersubsidi karena harus melalui persetujuan DPR Dalam pemungutan suara di rapat paripurna, mayoritas anggota DPR menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Selanjutnya, 2013 hingga 2014, kewenangan itu sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah.

Dari aspek ekonomi, subsidi BBM menjadi beban APBN. Selama ini anggarannya lebih besar daripada anggaran kesehatan dan anggaran mengentaskan rakyat dari kemiskinan.

Dari aspek sosial, subsidi BBM bermasalah karena salah sasaran. Mayoritas penggunanya adalah kelompok masyarakat menengah ke atas. (LAS)