Menuju Negeri Berkedaulatan Pangan

Menuju Negeri Berkedaulatan Pangan

SEBAGAI negeri agraris dengan potensi lahan sedemikian luas, semestinya Indonesia mampu memberi makan rakyatnya dari hasil bumi sendiri. Namun, sudah sedemikian lama sesuatu yang ideal itu terkungkung sebagai mimpi tanpa realisasi.

Sejak era reformasi, swasembada pangan amat sering diucapkan, tetapi tak pernah bisa diwujudkan menjadi kenyataan. Oleh para pemimpin negara, ia sekadar komoditas, barang jualan, untuk menarik simpati rakyat, tetapi fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya.
Sudah lebih dari satu dekade Republik ini terbelenggu oleh impor pangan. Hampir seluruh kebutuhan pangan didatangkan dari luar negeri. Beras, kedelai, jagung, bawang, gandum, gula, garam, dan bahkan singkong pun tak mampu kita penuhi dari dalam negeri.

Itulah ironi besar di negeri yang katanya gemah ripah loh jinawi. Kita tentu tak ingin ironi itu menjadi abadi. Ia secepatnya harus diakhiri dan harapan untuk mengakhirinya patut kita sandarkan kepada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Jokowi-JK memang belum genap sebulan memerintah, tetapi mereka telah mengapungkan optimisme bahwa swasembada pangan tak akan lagi sekadar mimpi. Jokowi tak perlu menunggu lama untuk mengatasi sumbatan-sumbatan, menuntaskan persoalan-persoalan yang selama ini menghambat swasembada pangan.

Semua paham, swasembada pangan hanya bisa dicapai jika ditopang infrastruktur yang memadai. Semua mengerti, tanaman hanya bisa tumbuh jika pasokan air cukup.

Celakanya, sudah terlalu lama irigasi bak anak tiri. Jangankan membangun saluran baru, untuk sekadar memperbaiki irigasi yang rusak pun, pemerintah-pemerintah sebelumnya abai. Tak mengherankan kalau dari 7,3 juta hektare lahan irigasi, 52%-nya rusak.

Jokowi sadar betul betapa pentingnya irigasi. Kemarin, ia meresmikan proyek saluran primer di Sidrap, Sulawesi Selatan. Ia juga menargetkan pembangunan 25-30 bendungan hingga di wilayah-wilayah pertanian selama lima tahun ke depan.

Soal biaya, Jokowi berpikir praktis. Ia cukup mengalihkan sebagian subsidi bahan bahar minyak yang pada 2009-2013 saja mencapai Rp714 triliun untuk membangun infrastruktur penunjang pertanian. Dengan mengoptimalkan anggaran di sektor produktif daripada membiarkan anggaran itu terus tersedot oleh perilaku konsumtif, tiada lagi dalih membiarkan irigasi terus terbengkalai karena kekurangan biaya.

Dengan begitu, kelangsungan hidup tanaman pangan bisa terjamin yang pada akhirnya kebutuhan hidup rakyat bakal terjamin tanpa harus mengimpornya dari mancanegara. Itulah esensi swasembada pangan. Itulah hakikat ketahanan dan kedaulatan pangan. Itu pula salah satu janji Jokowi yang ditawarkan kepada rakyat dalam kampanyenya yang kini mulai coba ia wujudkan.

Tentu, membenahi irigasi bukanlah satu-satunya kemesti┬Čan agar bangsa ini berswasembada pangan. Masih banyak yang mesti dilakukan pemerintahan Jokowi, mulai subsidi pupuk, benih, hingga jaminan serapan hasil panen petani dengan harga pantas.

Namun, harus kita katakan, Jokowi telah mencuatkan keyakinan bahwa harapan bangsa ini bisa berswasembada pangan bukanlah utopia. Asa bahwa kita akan menggapai kedaulatan pangan pun bukan cuma sebatas penantian tanpa ujung.

Sumber