Menanggalkan Ego Sektoral

menanggalakan ego sektoral

KOORDINASI dan sinergi nyatanya masih menjadi barang mahal di negeri ini. Ia tenggelam oleh sikap merasa paling berjasa dan paling berperan dari aktor-aktor penyelenggara negara.

Penyakit ego sektoral itu kian akut dari waktu ke waktu sehingga menghambat laju percepatan kemajuan bangsa. Sebagian besar merasa bisa mengerjakan dan memecahkan persoalan secara sendiri-sendiri sehingga menegasikan yang lain.

Kondisi seperti itu gamblang kita saksikan dalam pemerintahan di satu dasawarsa terakhir. Ada satu kementerian, misalnya, memutuskan mengimpor ratusan ribu ton beras, padahal kementerian lainnya yang mengurusi itu menyebutkan negeri ini surplus beras.

Ketika muncul banjir kritik atas kian derasnya impor pangan, muncul saling tuding ihwal siapa yang paling bertanggung jawab. Yang satu menyebut beleid itu bukan dari institusi mereka sembari menyebut institusi lain, sedangkan yang dituding menyebut pihaknya hanya mengeluarkan rekomendasi, bukan eksekusi.

Karena itulah, pesan pertama Presiden Joko Widodo kepada seluruh anggota kabinet, kemarin, agar mereka menghentikan ego sektoral begitu pemerintahan berjalan mesti ditindaklanjuti secara nyata.

Semua menteri harus memulai tradisi baru dengan menjalankan lintas sektor dan lintas kementerian. “Karena itu, sinergi tidak hanya di kemenko, tetapi juga bisa lintas kemenko,” tandas Presiden.

Kita sepakat dengan perintah Presiden tersebut karena sejauh ini penyakit ego sektoral bukannya diobati, melainkan malah dipelihara. Rakyat yang mestinya memperoleh pelayanan maksimal dari negara justru kerap telantar akibat absennya negara saat dibutuhkan.

Teramat banyak masalah yang harus dibereskan di negeri ini. Itu jelas tidak mungkin diselesaikan jika mental ego sektoral tak juga diberantas.

Para menteri harus memiliki mindset penting sebagai penyangga ‘negara pelayan’. Karena itu, mereka mesti bekerja sekuat tenaga dan berlari sekencang mungkin menjalankan program-program. Para menteri harus hadir menyelesaikan segala penyumbat implementasi kebijakan yang selama ini muncul.

Mereka, sebagaimana diperintahkan Jokowi, harus bisa menemukan titik yang selama ini mengalami kebuntuan. Ibarat mengatasi penyumbatan aliran darah, para pembantu Presiden harus bisa melakukan totok nadi agar aliran darah lancar.

Pemerintah terdahulu pernah menelurkan istilah debottlenecking. Faktanya masih banyak program pemerintah yang terseok-seok, bahkan tersumbat eksekusinya, akibat ego sektoral tadi.

Kabinet harus mengambil pelajaran dari pendahulu mereka bahwa sinergi sekaligus kemauan keras menanggalkan ego sektoral merupakan suatu kemestian. Negeri ini berdiri bukan hanya karena peran satu-dua golongan, apalagi orang per orang. Indonesia lahir dari kontribusi seluruh anak bangsa sehingga mereka semua merupakan pemilik sah ‘saham’ di Republik ini.

Para pendiri negara pun telah mengingatkan sejak mula ihwal peran sejarah anak bangsa itu melalui pentingnya semangat gotong royong.

Spirit bersama untuk kepentingan bangsa itulah yang menjadi penjelas bahwa Indonesia, termasuk pemerintahannya, ialah milik semua anak bangsa.

Karena itu, tak ada ruang bagi hasrat berlebihan untuk merasa paling berperan dan paling sanggup menyelesaikan persoalan.

Sumber