Kepala BIN Era Jokowi Harus Gunakan Human Intelijen

Kepala BIN Era Jokowi Harus Gunakan Human Intelijen

Jakarta: Hingga saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menunjuk Kepala Badan Intelejen Nasional (BIN). Jokowi diharapkan dapat menunjuk sosok kepala BIN, yang mampu mengubah citra BIN.

“Dalam konteks ini, Kepala BIN yang berasal dari kalangan sipil dapat menjadi terobosan penting untuk mengkondisikan BIN dengan melakukan pendekatan human intelijen. Jika kepala BIN dari kalangan sipil yang memimpin, BIN tidak lagi menakutkan rakyat, justru bisa memberi rasa aman kepada negara dan rakyatnya,” kata mantan aktivis 98 Bernard Haloho, kepada Metrotvnews.com, Kamis (6/11/2014).

Sebagai contoh sederhana, lanjutnya, para teroris, kaum sparatis, dan penganut ideologi selain Pancasila yang sudah tertangkap maupun yang dalam pengejaran aparat, tidak bisa serta merta dilakukan tindakan kekerasan terhadap mereka. “Tetapi mereka juga harus diberi fasilitasi oleh negara untuk memperoleh pekerjaan yang layak demi menghidupi keluarganya,” imbuhnya.

Dia mengatakan BIN era pemerintahan Jokowi harus diubah pendekatannya dengan menggunakan human intelijen. Pendekatan ini tidak lagi menggunakan cara-cara kekerasan namun lebih bersifat persuatif, edukatif, dan humanis.

“Human intelijen juga meniscayakan BIN tak lagi menggunakan cara-cara represif dalam merespons gejala-gejala gerakan yg mengganggu keamanan negara di masyarakat. Namun cara persuasif lebih ditekankan,” terangnya.

Dengan cara ini, akan menjadikan kelompok yang awalnya anti negara, anti institusi-institusi formal kenegaraan, justru bisa berubah menjadi kekuatan yang memperkuat negara. “Kepala BIN harus mempunyai kompetensi dalam dunia intelijen, profesionalitas yang terukur, serta memahami karakteristik bangsa Indonesia yang plural,” tukasnya.

Sumber