Kader Beringin,Tim Transisi Kegenitan

8

Bamsoet Jangan Sampai Jadi Tim Transaksi

JAKARTA РPemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono gusar dengan tingkah oknum dari tim transisi yang menyambangi atau mendatangi sejumlah kementerian dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah inipun dinilai oleh politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo sebagai langkah kegenitan untuk melakukan negosiasi.

“Barangkali selain terlampau bersemangat, mungkin juga sekaligus penjajakan. Mana tahu mereka ada yang bisa jadi direksi atau komisaris di BUMN,” kata Bambang kepada INDOPOS, kemarin (7/9).

Atas dasar itu, pria yang akrab disapa Bamsoet ini pun dengan nada sarkastik menerangkan , tim ini sudah menjadi tim transaksi. “Tim transisi jangan jadi tim transaksi. Belum dilantik udah memanggil dan mendatangi BUMN,” sindirnya

Wakil bendahara umum DPP Golkar inipun mengaku sangat memahami kalau SBY gusar atas kerja tim transisi ini yang menyatakan bahwa tidak adanya pemerintahan bersama. Lebih dari itu, anggota Komisi III DPR RI ini juga menyangsikan kinerja dari tim transisi ini untuk membawa pemerintahan Jokowi-JK lebih baik.

“Saya juga meragukan kerja rim transisi terkoordinasi dengan baik mengingat bagitu banyak relawan dan pihak jang merasa punya saham atau andil dalam menjadikan Jokowi presiden,” ucapnya.

Salah satu contoh, lanjut Bamsoet

adalah adanya demontrasi dari Boni Hargens dkk yang melabrak Kantor Transisi untuk ikut andil di dalam tim transisi. “Ingat kasus Boni? Itu tidak mungkin terjadi jika semua elemen terakomodasi,” katanya menambahkan.

Sebelumnya, tim transisi tidak menampik adanya oknum tim transisi gadungan yang datang ke kementerian dan BUMN. Tim transisi pun meminta maaf ke pemerintahan SBVTKami dari Kantor Transisi minta maaf ke pemerintah jika ada pihak-pihak yang entah bagaimana menggunakan nama tim transisi, menggunakan nama pak Jokowi-JK untuk berinteraksi dengan mereka,” kata Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto.

Andi menjelaskan, tim transisi yang bisa bertemu dengan pemerintah hanya kepala staff dan para deputi yang membawa surat mandat dari Jokowi-JK.

Permintaannya resmi dengan kop surat bertanda tangan kepala staff dan bercap Kantor Transisi. “Di luar itu, maka permintaannya di luar tanggung jawab Kantor Transisi,” tegas Andi.

Andi menegaskan bahwa pihaknya tidak merasa terganjal dengan surat edaran yang dikeluarkan Seskab Dipo Alam. Dia berharap ada kerjasama antara tim transisi dan pemerintah untuk mencegah oknum yang mengaku-ngaku anggota tim transisi.

“Itu tugas sama-sama antara Kantor Transisi dengan pihak pemerintah, bekerjasama, berinteraksi supaya jelas bahwa tidak ada yang mengatasnamakan Kantor Transisi untuk berinteraksi dengan menteri-menteri,” imbuh Andi.

“Yang jelas Kantor Transisi permintaan untuk ke kementerian saat ini be-

lum dilakukan karena masih menunggu pertemuan antar Menko dengan Kantor Transisi. Yang pasti dengan Menko Perekonomian sudah dijadwalkan.

Dengan Menkopolhukam Senin atau Selasa minggu depan. Setelah itu dengan Pak Sudi Silalahi sesuai arahan Pak SBY,” tutup Andi.