Jokowi Ditantang Lakukan Lelang Jabatan Menteri

Jokowi Ditantang Lakukan Lelang Jabatan Menteri

Jakarta – PENGAMAT politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menantang presiden ter- pilih Joko Jokowi Widodo untuk melaksanakan lelang jabatan menteri dalam kabinetnya. “Maukah Jokowi mencari menteri melalui uji publik? Seperti lelang jabatan yang dilakukan pada lurah dan camat di DKI Jakarta,” tanya Emrus dalam diskusi bertajuk Membaca arah kabinet Joko\vi-JK di Cikini, Jakarta Pusat pada Minggu (28/ 9/2014) siang.

“Itu akan menjadi indikator bahwa kabinet Jokowi tidak hasil transaksional. Karena lewat lelang itu transparan dan terbuka, tidak kayak sekarang, tertutup,” sambung Emrus.

Namun, dia memprediksi, Jokovvi-JK tidak akan melaksanakan lelang jabatan bagi para calon menteri dalam kabinet. Sebab, penggodokan nama menteri Jokowi-JK ditengarai sebagai bentuk praktik transaksi politik. Salah satu indikasinya adalah pembentukan kabinet dilaksanakan secara tertutup oleh kelompok tertentu.

Penggodokan tersebut pun tidak melibatkan unsur publik. Misalnya, menyodorkan pilihan nama ke publik. “Tiba-tiba kita dapat angka 16 kementerian untuk parpol dan 18 kementerian untuk profesional. Ada indikasi kuat Jokowi menyusun kabinet secara transaksional,” ujar dia.

Sebelumnya, Joko Widodo-Jusuf Kalla memilih opsi 34 kementerian dengan tiga menteri koordinator. Dari jumlah itu, sebanyak 18 menteri diisi profesional murni dan 16 menteri diisi profesional partai politik. Adapun, posisi wakil menteri dihapus kecuali di kementerian luar negeri.

Presiden terpilih Joko Widodo diduga tersandera partai politik pengusungnya dalam membentuk kabinet. Hal tersebut terlihat dari diputuskannya 16 menteri berlatar belakang kader partai politik dan 18 menteri berlatar belakang profesional.

“Jokowi harus menghadapi desakan-desakan dari partai pengusungnya sendiri yang minta jatah menteri. Begitu tampaknya,” ujar pengamat politik LIPI Pandu Yuhsina.

“Di sana ada Nasdem, PKB, Hanura. Mereka ini pasti mendorong kadernya untuk masuk ke kabinet Jokowi. Meski di awal ngakunya koalisi tanpa syarat, mana mungkin begitu? Realistis saja,” lanjut Pandu.

Kondisi demikian, lanjut Pandu, hal itu dianggap wajar. Jokowi diketahui tidak mempunyai jabatan strategis di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) atau di partai pengusung lainnya sehingga tidak dapat mengendalikan desakan kader partai, terutama soal pembentukan kabinet.

“Di PDI P misalnya, wibawa Jokowi kan jauh di bawah Megawati dan elite lainnya. Dia tidak memiliki kekuatan yang signifikan untuk mengendalikan kadernya sendiri,” lanjut dia.

Oleh sebab itu, siapa saja menteri berlatar belakang partai politik yang akan duduk di kabinet Jokowi-Jusuf Kalla nantinya menjadi indikator, apakah Jokowi benar-benar tersandera dengan partai pengusungnya atau tidak.

“Kita lihat nanti,” ujar Pandu.

KC/STN