Jalan Menurunkan Kemiskinan makin Berat

Jalan Menurunkan Kemiskinan makin Berat

Adanya perlambatan dan ketimpangan yang melebar membuat tantangan untuk menurunkan kemiskinan semakin berat.

DI balik terus bertambahnya gedung-gedung tinggi di perkotaan, terselip bangunan-bangunan kumuh. Sementara itu, di balik aslinya pemandangan desa, terlihat masih banyak anak kurus yang kurang gizi.

Itulah potret buram kemiskinan di perkotaan dan di perdesaan sekarang ini. Kendati pertumbuhan ekonomi terus tumbuh, pemerintah masih tampak kepayahan untuk menurunkan tingkat kemiskinan absolut.

Setiap tahun, jumlah rumah tangga miskin memang bisa ditekan di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan pada 2009 mencapai 32,53 juta penduduk (14,15%). Kini, berdasarkan data per Maret 2014, jumlah orang miskin turun menjadi 28,28 juta orang (11,25%).

Kendati jumlah orang miskin terus menurun dari tahun ke tahun, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengakui upaya penurunan kemiskinan terus menunjukkan perlambatan dari tahun ke tahun. Akibat perlambatan, target jumlah penduduk miskin menjadi di bawah 8%-10%, sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) 2010-2014, menjadi sulit tercapai. Pasarnya, jika ingin mencapai target RPJM tersebut, syaratnya pemerintah harus bisa menurunkan kemiskinan sekitar 1,2% hingga 1,3% per tahun.

“Karena sejumlah faktor, dalam beberapa tahun upaya penurunan kemiskinan selalu di bawah 1%,” ujar Agung, di Jakarta, belum lama ini.

Adanya perlambatan yang diakui pemerintah segaris dengan hasil pantauan Bank Dunia. Bahkan, organisasi itu mengatakan tingkat penurunan kemiskinan sebanyak 0,7% pada 2012-2013 lalu merupakan tingkat penurunan kemiskinan terendah yang dicapai Presiden SBY dalam satu dekade terakhir.

Di samping adanya perlambatan, ketimpangan pendapatan penduduk juga meningkat. Menurut Ekonom Utama Bank Dunia di Indonesia Vivi Alatas, ketimpangan itu terlihat dari Koefisien Gini, yang mengukur ketimpangan konsumsi, telah meningkat dari 0,30 pada 2000 menjadi sekitar 0,41 pada 2013.

“Ketimpangan yang semakin melebar berpotensi menimbulkan kerusuhan sosial,” ujar Vivi.

Ditambahkan, adanya perlambatan dan ketimpangan yang melebar membuat tantangan untuk menurunkan kemiskinan semakin berat. Terlebih lagi saat ini masih terdapat sekitar 68 juta penduduk yang rentan. Jika terdapat guncangan ekonomi sedikit, niscaya mereka bisa jatuh miskin.

Kelompok Pemberdayaan

Terkait dengan adanya perlambatan, Agung mengatakan upaya penurunan kemiskinan tidak hanya terkait dengan bidang ekonomi semata. Banyak hal yang memengaruhi masyarakat menjadi miskin, misalnya mulai bencana alam hingga belum terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin, seperti hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, tanah, sumber daya alam, air bersih, sanitasi, dan rasa aman.

Dia menambahkan, koordinasi penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran terus dilakukan pemerintah. Agar penanganan pada kelompok-kelompok sasaran lebih fokus, program penanggulangan 1 kemiskinan dikelompokan menjadi tiga kelompok (cluster).

Cluster pertama berupa bantuan dan perlindungan sosial, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Cluster kedua ialah pemberdayaan masyarakat, seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan cluster pemberdayaan usaha mirko dan kecil/kredit usaha rakyat seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan dana bergulir.

Sementara itu pada cluster ketiga terdapat program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program KUR itu dilatarbelakangi jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada 2006 sekitar 48 juta.

Lantaran cluster program penanggulangan kemiskinan dianggap berhasil, pada 2014 ini berbagai program itu tetap diteruskan dan bahkan diperkuat, seperti program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Untuk BSM, kata Agung, pada 2014 pemerintah berharap di tahun ini capaiannya sudah mencakup 25% rumah tangga termiskin, untuk SD hingga SMA.

Selain itu, PNPM juga akan ditingkatkan, terutama untuk cakupan kecamatan miskin. Agung menambahkan, jumlah peserta PKH juga ditingkatkan dari 2,4 juta rumah tangga sasaran pada tahun ini menjadi 3,2 juta rumah tangga. Adapun jumlah bantuan juga akan naik, dari Rpl,3 juta per tahun menjadi Rpl,8 juta per tahun.

Terkait dengan bakal berakhirnya masa tugas Kabinet Indonesia Bersatu II, kepada presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi), Agung berpesan agar Jokowi memprioritaskan program-program kemiskinan seperti Millenium Development Goals (MDGs), penanggulangan bencana, beras bagi rakyat miskin (raskin), dan pengangguran.

Menurut Agung, program penanggulangan kemiskinan di masa Presiden SBY terbukti dapat menekan jumlah penduduk miskin. Sayangnya, program tersebut belum bisa dirasakan seluruhnya oleh warga. (S-l)