Harta Sofyan Djalil Berasal dari Pekerjaannya Sebagai Profesional

Harta Sofyan Djalil Berasal dari Pekerjaannya Sebagai Profesional

Jakarta: Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Sofyan Djalil melaporkan harta kekayaannya ke KPK, Kamis (6/11/2014). Sofyan mengaku memiliki harta kekayaan lebih dari Rp10 miliar.

Harta tersebut diperolehnya saat bekerja di beberapa perusahaan swasta selepas menjadi menteri pada pemerintahan sebelumnya.

“Saya lima tahun sebagai profesional setelah keluar dari menteri. Kemarin waktu saya jadi menteri, saya mengundurkan diri dari 12 posisi di private sector. Oleh sebab itu, alhamdulillah sebagai profesional itu (harta) lumayan,” ujarnya saat memasuki Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (6/11/2014).

Berdasarkan catatan di KPK, Sofyan terakhir melaporkan harta kekayannya pada 1 November 2004 saat menjabat sebagai Menkominfo dengan total harta sebanyak Rp5,22 miliar dan 91.670 dolar AS. Harta tersebut terdiri dari harta bergerak berupa alat transportasi senilai Rp365 juta yaitu mobil merek Honda Accord Rp225 juta, mobil merek Toyota Kijang dan mobil merek Suzuki Esteem. Harta bergerak lain berupa batu mulia, barang seni dan antik serta logam mulia senilai Rp32 juta, surat berharga sejumlah Rp2,7 miliar dan giro setara kas lain sejumlah Rp1,612 miliar dan 91.670 dolar AS.

Selain menyerahkan LHKPN, Sofyan juga pernah ke KPK saat menjadi saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Outsourcing Roll Out-Customer Information System-Rencana Induk sistem Informasi (CIS-RISI) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) tahun anggaran 2004-2008 pada November 2013. Ia diperiksa karena pernah menjabat sebagai komisaris PT PLN pada 1999-2002.

Sofyan sempat menjabat sebagai komisioner di beberapa BUMN, anggota, Direktur Eksekutif Lembaga Komisaris dan Direksi Indonesia (2001-2003), serta menjadi dosen pascasarjana di Universitas Padjajaran dan Universitas Indonesia.

Juru Bicara KPK Johan Budi menyatakan bahwa, para penyelenggara negara paling lambat menyerahkan LHKPN 3 bulan setelah mereka dilantik. KPK juga berencana untuk mengirimkan surat kepada Presiden, Wakil Presiden dan para menteri untuk segera menyerahkan LHKPN. Sofyan Djalil adalah menteri keempat yang melaporkan LHKPN. Sebelumnya, ada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Chrisnandi, Menteri Kesehatan Nila Djowita Moeloek dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Sumber