Benci Tapi Rindu… Pers tidak dilarang kritis, tapi jangan pernah membenci pemimpin.

2

Jakarta – ASA pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tinggal menghitung hari. Pada 20 Oktober mendatang, Presiden SBY menuntaskan masa jabatannya. Ia akan turun dari kursi kepresidenan dan menjadi rakyat biasa, warga Indonesia, sekaligus warga dunia.

Sekadar flash back, apa saja yang sudah dilakukan Presiden SBY dalam masa pemerintahannya selama 10 tahun hingga saat ini, khususnya dalam hubungannya dengan dunia pers? Bagaimana pula insan pers dan Presiden SBY membahasakan hubungan timbal balik antara keduanya selama 10 tahun memerintah?

Mengambil metafora hubungan atau relasi personal antara pria dan wanita, Presiden SBY membahasakan hubungan dirinya dengan dunia pers seperti berada dalam ketegangan antara “benci tapi rindu”. Hubungan seperti ini tentu lazim terjadi dalam alam demokrasi seperti sekarang.

“Hubungan dengan pers dengan negara dan pemerintah adalah hubungan yang benci tapi rindu. Siapa pun yang jadi Presiden di negara demokrasi akan merasakan suasana ini hate and love relations,” ujar Presiden SBY dalam acara Silaturahim dengan insan pers, sekaligus peluncuran buku SBY dan Kebebasan Persdi Jakarta, Jumat, (5/9/2014);

Apa persis yang menyebabkan perasaan “benci tapi rindu” itu, tentu hanya Presiden SBY yang tahu. Ada hal-hal yang membuat Presiden SBY bahkan keluarganya merasa “tersudutkan” oleh pemberitaan media massa. Sering kali kritik dilakukan tanpa disertai data atau fakta akurat.

Untuk mengobati rasa “galau” dan rasa “senasib dan sepenanggungan”, Presdien SBY coba “curhat” dengan sesama pemimpin dunia Negara demokrasi seperti Perdana Meteri Australia Tony Abbot, Presiden Amerika Barak Oba-ma, Perdana Menteri Jepang dan Perdana Menteri Inggris.

“Kadang-kadang kritik gencar sekali, saya sering untuk menenangkan hati saya, saya bicara dengan sahabat dari Australia, Jepang, Amerika dan Inggris, yang di sana juga persnya keras sekali saat mengktitik. Ternyata nasib mereka kurang lebih sama. Saya bilcng kepada Ibu Ani,

kita punya teman banyak di dunia ini yang hidupnya sama dengan kita,” ujar SBY yang disambut gelak tawa undangan.

Namun, bukanlah SBY kalau tidak piawai mengolah dinamika dengan dunia pers tersebut. Presiden SBY menerima semua kritik dengan lapang dada dan berbesar hati. Bagi Presiden, kritik walau itu terasa sakit- ibarat pil, yang bila diberikan dalam dosis yang tepat, bisa menyembuhkan. Dengan kritikan pers, kata Presiden, Ia bisa terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan (.abuse of power). Selain itu, kritikan pers juga menjadi semacam “penyaluran” terhadap berbagai ketidakpuasan masyarakat.

“Saya ingin terlebih dahulu sampaikan ucapan terima kasih pada insan pers di negeri tercinta ini atas segala kritik yang diberikan pada saya. Tanpa kritik yang saya terima selama 10 tahun ini belum tentu saya bertahan hingga akhir masa bakti saya. Pemimpin yang tidak mau dikritik cenderung menolak kebebasan pers hanya menerima yang baik sama saja menyimpan bom waktu,” ujarnya.

Nikmati Kebebasan

Ketua Dewan Pers Bagir Manan dalam sambutannya

mengatakan, “sejak reformasi hingga saat ini, pers Indonesia menikmati kebebasan. Hal itu terjadi karena Presiden dan negara tidak pernah mencampuri urusan kebebasan pers. Kalaupun presiden merasa ada pemberitaan yang cenderung tidak adil, maka Presiden SBY hanya mengatakan “berita tersebut ndak adil”.

“Bapak bukan sekadar presiden dalam 10 tahun terakhir tapi pemimpin bangsa. Hubungan dengan pers saya harapkan dilanjutkan dengan baik. Salah satu cara nanti bersedia mengisi kolom-ko-lom pers secara teratur dengan isu tertentu sebagai intelektual,” kata Bagir yang disambut senyuman Presiden SBY dan Ibu Negara Hj Ani Yudhoyono.

Tokoh pers nasional, Jakob Oetama mengatakan, salah satu sikap positif yang diperlihatkan Presiden SBY, yaitu presiden memiliki pemahaman bahwa pers dapat menempatkan diri dan menerjemahkan kebebabsan yang dimilikinya secara bertanggung jawab. “Di masa pemerintahan SBY, tidak pernah terjadi penutupan institusi pers, tidak juga terjadi teguran langsung ketika kritik pers kepada kekuasaan dianggap keterlaluan,” ujar Jacob dalam lestimoninya.

Ia mengatakan, Presiden SBY mengambil sikap legowo terhadap kritikan- bukan dalam arti pasrah bongkokan dalam menghadapi kritisisme pers. Sikap inilah yang merupakan sisi positif Presiden SBY yang perlu dipetik presiden mendatang. “Legowo tidak dalam arti menganggap sepele pers, tetapi memberikan teladan tentang pejabat publik yang menghormati hu-kum,”ujar pendiri Kompas ini.

Selama era pemerintahan SBY, pers Indonesia tidak mengalami pengalaman ekstrem seperti penutupan dan ancaman gebuk. Sebagai sosok yang santun, tenang, terstruktur dalam teks pidato dan bahasa lisan, gesture rubuh dan cara menganalisis permasalahan yang lebih menonjolkan karakter seorang ilmuwan, tidak memungkinan SBY melakukan ancaman semacam itu.

Terkait sikap pers, Jakob mengatakan, sejauh ini pers masih berada dalam rel tugas pokok pers. Pers Indonesia menunjukkan jati diri yang selalu gundah, kritis, menggugat, menggoyang-goyangkan diri agar tidak merasa mapan, dan senantiasa memperingatkan pemerintah lewat kritik konstruktif. Jikapun ada otokritik terhadap pers, maka itu menyangkut

independensi. “Bagi saya independensi media harus dimaknai secara prinsipil bahwa media hanya depen-den kepada kebenaran dan kepentiangan publik. Saya melihat kemerdekaan pers selama sepuluh tahun terakhir lebih bagus dibandingkan dengan era-era sebelumnya, meskipun belum ideal,” ujar Jakob.

Editor buku, Agus Sudib- yo mengatakan, dalam urusan dengan pers, Presiden SBY relatif lebih baik dibandingan para pendahulunya. “Yudhoyono belum pernah membre-del media, bersedia membatalkan undang-undang yang mengancam kebebasan pers, dan beberapa kali menyampaikan penilaian simpatik tentang pers,”ujarnya.

Agus mengatakan, pers berhak, bahkan harus mengritik presiden sejauh dilakukan secara etis, proporsional dan, akurat. Sebaliknya Presiden juga berhak mengajukan kritik terhadap pers sejauh itu dapat diverifikasi.

Di akhir masa tugasnya, Presiden SBY meminta kalangan pers agar tetap memberikan kritik pada pemerintah saat ini maupun pemerintahan yang akan datang. ” Pers tidak dilarang kritis ke Pak Jokowi dan Presiden-Pre-siden mendatang tapi jangan pernah membenci pemimpin

kita, karena di tengah keterbatasan (pemimpin- Red) akan berbuat yang terbaik,” kata Presiden.

Presiden mengatakan, saat ini pemegang kekuasaan (power holder) telah menyebar, bukan hanya dimiliki presiden, tetapi juga terdistribusi ke parlemen, pers, dan penegak hukum. Karena itu, presiden mengingatkan insan pers agar menggunakan “kekuasaan” itu secara hati-hati. Bukan hanya kekuasaan yang merusak, kebebasan, kata Presiden, juga potensial disalahgunakan. “Kebebasan dan kemerdekaan tanpa batas juga cenderung disalahgunakan. Oleh karena itu, inilah keindahan dan pasangan dalam kehidupan demokrasi (keseimbangan antara kebebasan dan kekuasaan-Red),” ujar Presiden.

Pada mulanya -2004 lalu SBY tampil sebagai “media darling”. Tapi dalam perjalanan waktu, SBY terus menjadi sasaran kritik media. Namun, Presiden menanggapi kritik itu sebagai sebuah dinamika kehidupan Negara demokrasi. Presiden SBY paham betul, bahwa seperti halnya demokrasi, kebebasan pers juga perlu dirawat dan dimekarkan. Hubungan seperti inilah yang akan dicatat dan dikenang dalam sejarah perjalanan pers nasional.